Strategi Program Partisipatif akan memberikan peserta dasar-dasar teknik produksi radio komunitas, dan bagaimana komunitas masyarakat yang lebih luas dapat dilibatkan dalam keseluruhan aspek prosesnya. Program pelatihan akan memberikan kesempatan kepada para peserta untuk mendapatkan pengalaman nyata memproduksi sebuah program, bekerja sama dengan peserta lain, serta membuat program bersama dengan/ mengenai komunitas warga yang sesungguhnya di masyarakat. Dalam pelatihan, peserta akan dikenalkan juga dengan prinsip-prinsip radio komunitas, model-model radio komunitas yang ada, serta manajemen/ pengelolaan stasiun radio komunitas.
Berikut adalah sejumlah materi yang akan diberikan dalam pelatihan :
• Pengertian Radio Komunitas
• Prinsip-prinsip Radio Komunitas
• Fungsi Radio Komunitas
• Pro dan Kontra mengenai Radio Komunitas
• Berbagai Model Radio Komunitas
• Mempersiapkan Radio Komunitas
• Konsep Partisipatif dalam Komunikasi
• Kebijakan Program dan Keterlibatan Komunitas
• Program Kolektif
• Kode Etik Jurnalis Radio
• Format Radio
• Merencanakan Program Radio
• Pertimbangan dalam Memilih Format Radio
• Memahami Radio sebagai Medium Komunikasi
• Program Berita dan Siaran Informasi di Radio
• Iklan/ Sisipan/ Jingle di Radio
• Dramatisasi Program
• Program Majalah di Radio
• Produksi Program Radio Bersama Komunitas (Latihan Kelas)
• Merancang Program bagi Stasiun Radio
• Program Interaktif

Lowongan untuk mengikuti pelatihan dibuka bagi siapa saja yang saat ini berkiprah dalam siaran radio komunitas di berbagai wilayah di Indonesia. Pelatihan diberikan secara gratis namun tempat yang tersedia sangat terbatas. Calon peserta akan dipilih berdasarkan potensi dan komitmen mereka dalam menekuni dunia radio komunitas, riwayat pengalaman sebagai sukarelawan radio komunitas, dan rekomendasi dari organisasi radio komunitas atau pun organisasi sosial kemasyarakatan yang kredibel. Kami juga mempertimbangkan keseimbangan jumlah peserta laki-laki dan perempuan.

Bagi calon peserta terpilih dari luar Jakarta akan disediakan subsidi biaya perjalanan dan akomodasi.

Pelatihan akan disampaikan melalui penerjemah berbahasa Indonesia, sehingga kemampuan berbahasa Inggris tidak diutamakan.

Para calon peserta yang tertarik harap mengisi formulir yang tersedia pada lampiran dan mengirimkannya melalui email kepada Ms Tharuka (AMIC) di alamat berikut : tharuka@amic.org.sg.

Untuk informasi lebih lanjut mohon hubungi :

Bapak Wahyutama, Universitas Paramadina, Jakarta
Email : wahyutama@paramadina.ac.id.
Telp : (62-21) 8170908235 or (62-21) 79181188.

atau

Ms Tharuka Prematileka, AMIC, Singapore
Email : tharuka@amic.org.sg.
Telp : 65-6792 7570.

Berikut ini laporan Basri Andang tentang peran radio komunitas untuk menyelamatkan lingkungan hidup.

————————

Radio SwaraTamborolangi Toraja: Seruan Menyelamatkan Hutan Tersisa

“Jika hutan kami semakin gundul, sungai yang mengairi sawah pun menipis, habis pulalah sawah-sawah kami, yang tinggal hanyalah kelaparan berkepanjangan.”

Masyarakat Toraja tampaknya sudah bisa membayangkan masa depannya apabila hutan di kawasannya habis ditebangi. Kekhawatiran mereka sangat beralasan, karena kini hutan lindung di Tana Toraja yang awalnya sekitar 138 ribu-182 ribu hektar (Data Dinas Kehutanan Propinsi Sulawesi Selatan dan Dinas Kehutanan Kabupaten Tana Toraja) telah mengalami kerusakan sehingga tersisa hanya 62 ribu hektar.

Padahal hulu daerah aliran sungai (DAS) Saddang berada di hutan ini. Air dari hulu inilah yang dimanfaatkan untuk pemenuhan kebutuhan air minum masyarakat dan areal persawahan di bagian utara Sulawesi Selatan (termasuk Sulawesi Barat). Bahkan, salah satu Sub DAS dimanfaatkan sebagai Pembangkit Listrik Tenaga Air (PLTA) yang dikenal dengan nama PLTA Bakaru yang menyokong sebanyak 30,12 prosen energi listrik di Sulawesi Selatan.

Posisi Tana Toraja adalah barrir (penyangga) sehingga kalau terjadi kehancuran lingkungan di Tana Toraja, khususnya hutan, akan berpengaruh terhadap pemenuhan air masyarakat dan irigasi persawahan di beberapa daerah di bawahnya. Akibatnya sudah bisa diterka, produksi padi menurun akibat kering kerontangnya ratusan ribu hektar areal persawahan di Sulawesi Selatan karena tidak mendapatkan air. Gagal panen menimbulkan ancaman kelaparan, diperparah dengan krisis air bersih di beberapa daerah di bagian hilir DAS Saddang. Belum lagi ancaman longsor dan banjir besar yang setiap saat akan terjadi pada saat musim hujan karena tidak ada lagi akar-akar pohon yang mengikat tanah dan menyerap air. Masalah di masa depan seakan sudah ada di depan mata.

Kerusakan hutan di Tana Toraja sebenarnya sudah terjadi sejak zaman pemerintahan Belanda, dan degradasi hutan tetap bertangsung sampai sekarang. Justru awal kerusakan hutan besar-besaran terjadi saat wilayah ini berada dalam wilayah pemerintahan Indonesia. Hal ini tidak lepas dari potensi kawasan dataran tinggi seperti Toraja yang masih memiliki vegetasi hutan yang menyimpan jenis-jenis kayu bernilai ekonomis. Itu kemudian menjadi ‘magnet’ bagi pengusaha untuk mengambil kayu baik dengan cara legal formal maupun ilegal.

Menghadapi kondisi lingkungan yangterancam ini, kepedulian masyarakat dalam memelihara ekosistem hutan di Tana Toraja menjadi sangat penting untuk terus disuarakan. Seruan dan ajakan untuk itu ferus diperdengarkan di udara melalui Radio Swara Tamborolangi yang berlokasi di Tanete Madandan, Kecamatan Rantetayo, Kabupaten TanaToraja.

Peran Radio Komunitas Tamborolangi

Radio Swara Tamborolangi (RST) dikenal intens dan aktif melakukan kerja-kerja media penyiaran di Kabupaten Tana Toraja, terutama untuk kampanye lingkungan dan advokasi revitalisasi nilai-nilai adat dan kedaulatan rakyat dalam pengelolaan sumber daya alam yang adil dan berkelanjutan.

Dalam sejarah perkembangan RST, Yayasan Wahana Lestari Persada atau disingkat WALDA cukup banyak memberi andil, terutama dalam proses inisiasi dan pengoperasiannya. Walda juga terus mengawal operasional radio ini dalam mengemban visi-misinya sebagai radio komunitas adat dan lingkungan hidup. Untuk itu RST mempunyai program khusus, yaitu APRIL (Apreasiasi Lingkungan) dan Swara Adat.

Degradasi hutan yangterjadi misalnya, tak pernah luput dari pemantauan kru RST. Dalam upaya pencegahan penebangan liar dan pencurian kayu di Tator, reporter RST tidak pernah ketinggaian melaporkan langsung dari lapangan. Pada tahun 2003 lalu misalnya, reporter RST melaporkan langsung pencurian kayu di desa Nanggala yang berbatasan dengan desa Karre Limbong, Kecamatan Tondon Nanggala.

Radio Swara Tamborolangi juga mengadakan investigasi terhadap pengusaha yang mengincar kawasan hutan produksi di Tana Toraja yang didominasi tegakan pinus, yaitu kawasan hutan Mengkendek yang termasuk hutan produksi terbatas seluas 868 hektare dan kawasan hutan produksi terbatas Batualu seluas 77 hektare. Pada investigasi itu, terungkap penyebab kehancuran hutan di dua kawasan tersebut disebabkan oleh dua perusahaan kayu yang mengelola hutan pinus, yaitu PT Global Forestindo dan PT Nelly Pratama. Pasca investigasi, RST terus melakukan kampanye media dengan menyerukan agar semua pihak menjaga hutan sesuai kemampuan dan kapasitasnya masing-masing. Salah satu hasil dari kampanye dan advokasi media yang dilakukan adalah berhasilnya menghentikan operasional kedua perusahaan tersebut.

Sebagai media penyaluransuara masyarakatadat, RST juga menyajikan informasi seputar hutan adat, misalnya tentang persepsi masyarakat adat terhadap kerusakan hutan di Toraja yang disebabkan diambilalihnya hak kelola adat terhadap hutan oleh pemerintah dengan alasan untuk kepentingan investasi. Hal ini menyebabkan pengusaha dapat leluasa mengambil kayu di hutan adat. Akhir-akhir ini, RST menyoroti rencana pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Air (PLTA) di Malea yang berada di daerah hulu sungai Saddang induk. Data temuan lapangan Aliansi Masyarakat Adat Toraya (AMA Toraya) yang melakukan advokasi di sana, selalu disiarkan oleh RST. Misalnya, dampak dari pembangunan PLTA terhadap peninggalan leluhur masyarakat adat Malea, bagaimana sikap masyarakat adat terhadap rencana pembangunan PLTA tersebut, bagaimana rencana instalasi pembuangan tailing (limbahnya) dengan perkampungan atau lahan pertanian masyarakat, dan bagaimana dukungan terhadap pelestarian hutan di bagian hulu sungai Malea dengan adanya proyek PLTA.

Daya Jangkau Masih Terbatas

Meskipun program acara Radio Swara Tamborolangi sangat berguna bagi masyarakat, namun tidak semua wilayah adat dapat menikmati sajian informasi dan berita dari RST. Dari 32 wilayah adat, hanya 5 wilayah adat yang bisa dijangkau, 27 wilayah adat lainnya belum dapat menerima siaran RST. Bagi wilayah adat yang sudah dapat menerima siaran RST, ternyata belum bisa membangun pengembangan sistem informasi dan komunikasi yang efektif. Hal ini disebabkan jarak dan keterbatasan personil RST menyebabkan terbatasnya penggalian informasi dan komunikasi dengan masyarakat adat. Selain itu budaya bertutur masyarakat adat Toraja melalui kesenian tradisional perlu ditunjang dengan tenaga penulis untuk kepentingan dokumentasi kesenian tradisional. Juga diperlukan dukungan alat komunikasi yang sederhana dan murah di setiap wilayah adat, misalnya Handy Talky (HT). Diharapkan, alat komunikasi semacam ini dengan sentral kontrol RST akan mendukung kelancaran komunikasi sesama masyarakat adat, kemudian alat disambungkan dengan frekuensi Radio Swara Tamborolangi.

Sedangkan bagi masyarakat adat yang wilayahnya belum menerima siaran RST, perlu membangun tower pembantu/stasiun relay yang ditempatkan di salah satu puncak gunung tertinggi di Toraja agar ke 32 wilayah adat bisa menerima siaran RST.

Dengan demikian, secara umum dalam pengembangan sistem informasi dan komunikasi masyarakat adat Toraja perlu dipikirkan dua langkah, yaitu: pertama, peningkatan dan penambahan kapasitas kekuatan/daya pancar Radio Swara Tamborolangi untuk mendukung sistem informasi adat. Dari melayani 5 wilayah adat menjadi 32 wilayah adat. Dengan menjangkau semua wilayah adat maka akan memperkuat peran RST sebagai radio komunitas dalam melakukan kampanye dan membantu advokasi masyarakat adat Toraja, dan masalah pengelolaan sumber daya alam yang adil dan berlanjutan.

Yang kedua, pengembangan sistem komunikasi yang menggunakan frekuensi briker dengan sentral kontrol berada di RST. Sebenarnya, sistem ini sudah berjalan meski masih terbatas pada wilayah adat yang sudah memiliki pesawat HT, seperti di Mengkendek.

Pengembangan model sistem informasi dan komunikasi melalui radio dan rick ini akan dapat meningkatkan partisipasi masyarakat adat dalam melakukan kontrol dan monitoring terhadap program pembangunan yang berjalan di Tana Toraja. Setiap penyelewengan dan ketimpangan pembangunan dilaporkan radio, kemudian disiarkan oleh RST. Termasuk mendukung beberapa program prorakyat yang sementara ini dijalankan oleh lembaga independen dan aliansi masyarakat adat Toraja, seperti ANGGUR (anggaran untuk rakyat), pembuatan peraturan desa, persoalan pengelolaan sumberdaya alam. Selain itu juga bisa menginformasikan keberhasilan masyarakat di sebuah desa dalam mengembangkan pengelolaan hutan berbasis masyarakat, menjadi ruang melakukan transfer pengetahuan dan pengalaman praktis dari masyarakat dalam mengembangkan budidaya tanaman hutan bernilai ekonomis dan lain sebagainya.

———————

Makalah ini sangat menarik untuk menjadi bahan pembelajaran bersama para pegiat radio komunitas. Apa pendapat Anda?

Undang-undang Nomor 26/2007 tentang Penataan Ruang secara umum telah memiliki semangat tanggap bencana. Sayang, semangat yang terkandung dalam undang-undang tersebut belum menular ke masyarakat, terutama pengurus-pengurus publik. Masih banyak pihak yang belum mengetahui keberadaan kebijakan ini sehingga sebagian besar pemerintah propinsi, kabupaten/kota yang masih berpedoman pada UU 24/1992 atau Undang-undang Penataan Ruang yang lama. Karena itu, pemerintah harus segera membuat peraturan pelaksanaan yang diperlukan untuk menjadi pedoman teknis di lapangan.

Mengapa penataan ruang harus tanggap bencana? Karena, penataan ruang adalah suatu sistem proses perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang, dan pengendalian ruang. Segala pemanfaatan ruang di negeri ini, jika tidak tanggap bencana akan berakibat pada pemanfaatan yang tidak terkendali dan tanpa memperhitungkan risiko-risiko bencana di kemudian hari. Selama ini, investasi dan pembangunan dilakukan tanpa adanya perhitungan atas risiko-risiko itu. Padahal keselamatan manusia, lingkungan fisik, dan non-fisik dapat ditekan andai kata konsep penataan ruang yang tanggap bencana.

Kenyataan itu tampak dalam analisis RTRW Tojo Una-Una (2008-2028), Sulawesi Tengah, yang dilakukan oleh Yayasan Merah Putih. Berikut ini adalah poin-poin hasil analisis tersebut.

1. Tujuan dan Arah Penataan Ruang

Tujuan dan Arah Penataan Ruang sangat umum, yaitu untuk ketahanan nasional dan wawasan nusantara sehingga cenderung tidak jelas. Tidak ada poin untuk terciptanya keseimbangan dan keberlanjutan antara ruang alam dan ruang (manusia) seperti yang tercantum dalam UU No.26/2007.

2. Partisipasi dalam Penataan Ruang

Peran penataan ruang diselenggarakan oleh negara dan korporasi (tertutup/non-partisipatif). Masyarakat seharusnya memiliki hak dan kewajiban untuk terlibat dalam penentuan Penataan Ruang (terbuka/partisipatif)

3. Sasaran

Penataan Ruang Wilayah Kabupaten hanya diperuntukkan untuk pemanfaatan sebesar-besarnya Sumber Daya Alam (SDA) dan ruang kelola untuk kepentingan ekonomi–salah satu indikatornya investasi hanya untuk Pendapatan Asli Daerah (PAD). Seharusnya, Penataan Ruang juga membidik upaya pengentasan kemiskinan dan pengangguran daerah. Penataan ruang tidak memperkirakan kebutuhan ruang untuk 20 tahun ke depan, bahkan dokumen RTRWK Touna tidak memiliki hasil prediksi berapa jumlah kepadatan penduduk dan berapa kebutuhan ruang untuk 20 tahun ke depan. Dokumen RTRWK harus punya angka prediksi rasio kepadatan penduduk dan kebutuhan ruang untuk 20 tahun ke depan, berdasarkan hasil pendataan penduduk per wilayah Kecamatan yang sudah ada sebelumnya.

4. Perspektif Penanganan Konflik Ruang

Dokumen RTRWK Touna tidak memiliki gagasan tentang resolusi konflik ruang Banyak konflik ruang (wilayah kelola) yang terjadi di Touna, seperti konflik ruang antara Pemukim Transmigrasi Bulang Jaya dengan Masyarakat Lokal Tau Taa Wana. Juga konflik ruang kelola antara pihak korporasi (Tri Tunggal Ebony Corporation) yang melakukan penebangan di kawasan hutan kelola masyarakat setempat di 2 kecamatan, yaitu Tojo Barat dan Tojo. Semestinya, RTRWK punya hasil pemetaan konflik ruang di lapangan, sehingga bisa dijadikan pedoman untuk menyusun konsep penanganan konflik di masa mendatang Hasil pemetaan konflik dapat dijadikan sebagai database keruangan, untuk memformulasi satu mekanisme resolusi konflik ruang yang independen dan terpercaya

5. Perspektif Penanganan Bencana

Dokumen RTRWK Touna tidak memiliki gagasan tentang penanganan kawasan rawan bencana. Seharusnya RTRWK Touna harus merujuk kepada UU No. 24/2007 tentang Penanggulangan Bencana, khususnya perlakuan terhadap titik-titik rawan bencana, seperti kawasan Podi yang sudah sekian lama terkena longsor dan banjir tahunan dari hulu. Ironisnya, selama ini Pemeritah Kabupaten Touna dan Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah saling lempar tanggung jawab atas penanganan bencana di daerah itu. Penanganan bencana sebaiknya menjadi tanggung jawab seseorang, badan usaha, korporasi, dan negara akibat penyelenggaraan penataan ruang.

Pertanyaan selanjutnya, bagaimana kebijakan RTRW di Provinsi Sumatra Barat, khususnya Kabupaten Padang Pariaman? Ada yang pernah melakukan kajian atas hal itu?

Pelatihan berlangsung selama empat hari, 19-22 Mei 2010 di Ruang Hangtuah 1. Ada 60 peserta yang mengikuti pelatihan, terdiri dari 30 tenaga pengajar SD, 15 tenaga pengajar SMP, dan 15 tenaga pengajar SMA. Lembaga pendidikan formal merupakan komponen penting dalam rencana aksi pengurangan risiko bencana sehingga penerapan kurikulum khusus kebencanaan diperlukan.

Setelah dibuka oleh Kepala Dinas Pendidikan dan Wali Kota Padang (19/5), rangkaian kegiatan dimulai. Wali Kota Padang, Fauzi Bahar, mengatakan pemerintah kota telah menetapkan Peraturan Daerah No. 3 Tahun 2008 tentang Penanggulangan Bencana. Di dalam Perda itu ada aturan mengenai kurikulum muatan lokal siaga bencana. Lewat kegiatan PuP ini para tenaga pengajar bisa mengkaji sekaligus menerapkan rancangan kurikulum muatan lokal siaga bencana di Kota Padang di sekolahnya masing-masing.

PuP merupakan lanjutan kerjasama antara Kogami dan Dinas Pendidikan Kota Padang dalam pengembangkan tindakan-tindakan pengurangan risiko bencana di sekolah. Kerjasama ini mendapat dukungan JICA dan TROCAIRE melalui Program Perkuatan lembaga pendidikan formal serta pembangunan model sistem informasi publik untuk penanggulangan bencana.

Peserta akan mendengarkan pemaparan kebijakan kurikulum muatan lokal siaga bencana, pengembangan standar isi, serta Standar Kompetensi (SK) dan Kompetensi Dasar (KD). Setelah pelatihan, para tenaga pengajar mendapatkan informasi yang jelas tentang kemampuan-kemampuan dasar yang akan disampaikan dalam kegiatan belajar mengajar di sekolah.

Sabar Rina, Fasilitator JICA-Kogami Kota Padang, Sumatra Barat.

The development of infrastructure includes many choices that involve decisions about location of facilities, the nature and choice of technology, cost and pricing. Women tend to have less disposable income to spend on communications. In many cases, public access centres or cyberspace are located in places that fail to take in account the impediments to women. Common problems associated with this are inappropriate opening times, safety issues and lack of transport.

The availability or lack of women support staff and trainers in these facilities also impact on women and girl’s use of these resources. Literacy and education, geographic location, mobility and social class affect the capability of women in using information and knowledge.

Pelatihan di Radio Komunitas Padang Sago FM

Peran serta pegiat perempuan di radio komunitas sangat kecil dibanding pegiat laki-laki. Untuk meningkatkan keterlibatan perempuan, pengelola radio komunitas perlu melakukan perlakuan khusus, seperti penentuan waktu siaran, metode pelatihan, dan cara kerjanya.

Perlakuan khusus bukan berarti perempuan ditempatkan dalam ruang tersendiri yang terpisah dari pegiat radio lainnya. Perlakuan ini hanyalah siasat untuk mempercepat peningkatan kemampuan, keterampilan, dan keluasaan gerak perempuan, tapi tetap memperhatikan sistem sosial dan budaya yang berlaku di masyarakat. Saya sadar, cara ini akan ditertawakan bila disajikan dalam forum-forum aktivis perempuan. Namun, perjuangan perlu siasat bukan sekadar asal tabrak dan lawan.

Saya percaya proses ini akan membawa perubahan yang lebih lembut dan awet. Siasat ini juga akan mengurangi resistensi dari kelompok-kelompok yang menolak ide kesetaraan gender. Gerakan perempuan tidak perlu mengundang masalah baru pada saat-saat ladasan mereka belum terlalu kuat. Metode ini juga memungkinkan perempuan mendapatkan dukungan dan simpati dari pelbagai kalangan.

Perlakuan khusus seperti apa yang harus diberikan kepada pegiat perempuan di radio komunitas? Anda tidak perlu mendirikan radio komunitas khusus perempuan sebab tindakan ini akan memunculkan garis pembatas perempuan dengan masyarakatnya. Anda cukup menjalankan perlakuan khusus pada perempuan, baik secara terbuka maupun tersembunyi. Saya menyarankan perlakuan ini dilakukan secara tersembunyi agar pegiat laki-laki maupun perempuan melalui tahap-tahap perubahan secara alami.

Perlakuan khusus pertama adalah berilah keleluasaan pada untuk menentukan waktu siaran mereka, terutama di luar waktu-waktu perempuan tengah mengerjakan tugas-tugas domestiknya. Dalam budaya patriarkhal, perempuan secara budaya mengerjakan tugas-tugas domestik, seperti memasak, mengasuh anak, membersihkan rumah dan perabot, mencuci, dan melayani keperluan keluarga. Waktu luang perempuan sangat tergantung pada kondisi wilayah dan sistem budaya yang berlaku di daerah tersebut. Di Padang Sago, waktu luang perempuan biasanya pukul 10.00-11.30, 15.00-16.30, dan 17.00-20.30.

Perlakuan khusus kedua adalah metode peningkatan kapasitas juga menyesuaikan waktu luang perempuan. Pelatihan-pelatihan radio komunitas biasanya menggunakan sistem blok. Materi disusun selama 2-3 hari dan diberikan secara berturut-turut. Penyusunan pelatihan seperti ini mengakibatkan perempuan sulit berperan aktif. Perempuan harus bolak-balik dari lokasi pelatihan ke rumah atau dari rumah ke lokasi pelatihan supaya tidak ada pekerjaan yang terbengkalai.

Pelatihan yang disusun dengan mempertimbangkan waktu perempuan memungkinkan perempuan berperan aktif dalam pelatihan. Tidak ada materi yang terlewatkan dan perempuan akan mengikutinya dengan perhatian penuh (tidak bercabang-cabang). Risiko model ini fasilitator harus memiliki kemampuan mengalokasikan waktu dan mengorganisasi materi pelatihan secara modular. Model modular memungkinkan terciptanya pelatihan berbasis kompetensi.

Perlakuan khusus ketiga adalah pengelolaan radio yang mempertimbangkan peran budaya perempuan. Radio komunitas sebaiknya menghindari rapat, pertemuan, penyusunan kegiatan di saat-saat perempuan melakukan pekerjaan domestiknya. Melalui cara kerja seperti ini perempuan bisa berperan aktif dalam perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan pengawasan kinerja radio. cara ini juga mendorong perempuan terlibat secara aktif di radiokomunitas.

Penerapan tiga perlakuan khusus di atas semata-mata hanya sebuah siasat untuk meraih perubahan sosial, yaitu peningkatan keterlibatan perempuan. Pada suatu waktu, saya yakin siasat ini tidak layak dilakukan sebab sistem budaya dan sosial masyarakat Indonesia sudah menghargai kesetaraan gender. Masyarakat tidak lagi memunyai model distribusi kerja berdasarkan jenis kelamin. Perempuan memiliki ruang gerak yang setara dengan laki-laki.

Sabar Rina, Direktur Radio Komunitas Padang Sago FM, Padang Pariaman

Akibat mogok, aktifitas PT JICT (Jakarta Internasional Contener Terminal) lumpuh bahkan lalulintas di Jalan Yos Sudarso, Jalan Raya Cilincing dan Jalan RE Martadinata, macet total karena banyaknya kendaraan kontainer. (http://www.poskota.co.id)

Aktifitas usaha di sepanjang Jalan Antasari hingga Kamis (4/2) ini, tidak terpengaruh penyegelan yang dilakukan oleh Pemerintah Kota Jakarta Selatan. Ruko-ruko dan bengkel yang disegel tetap menjalankan usaha seperti biasa, padahal penyegelan dilakukan oleh Pemkot sejak tiga bulan lalu. (http://www.tempointeraktif.com)

Lewat SIK, para pegiat radio komunitas di Padang Pariaman membangun aktivitas informasi dan komunikasi dari dua arah antara warga dan pemerintah.(http://padangsagofm.wordpress.com)

Bentuk aktifitas dan aktivitas tidak akan tampak perbedaannya bila dilafalkan. Namun, bila kedua bentuk tersebut terdapat dalam tulisan, kita akan dapat melihat perbedaannya.

Bentuk aktifitas ditulis dengan menggunakan huruf “f”, sedangkan aktivitas menggunakan huruf “v”.  Sebagai penutur bahasa yang cermat, tentu saja kita akan bertanya manakah di antara kedua bentuk tersebut yang benar. Untuk menjawab pertanyaan itu, kita harus mengingat kembali kaidah tentang penyerapan kata asing.

Dalam bahasa Indonesia kata asing diserap dalam bentuk kata dasar ataupun kata berimbuhan. Imbuhan asing, seperti akhiran –ization dan –ity tidak diserap secara lepas dari kata dasarnya. Dengan kata lain, imbuhan asing diserap bersama kata dasarnya. Berikut ini contohnya. Kata active diserap menjadi aktif, sedangkan kata berimbuhan activity diserap menjadi aktivitas. Sesuai dengan kaidah, kata yang berakhiran –ity diserap menjadi –itas seperti university dan reality menjadi universitas dan realitas.

Mengapa timbul bentuk aktifitas? Bentuk ini timbul karena sebagian orang beranggapan kata aktifitas berasal dari kata dasar aktif diberi akhiran –itas. Padahal, akhiran –itas tidak diserap ke dalam bahasa Indonesia. Jadi, bentuk yang benar adalah aktivitas. Tipe yang sama dapat kita jumpai pada kata efektif dan efektivitas.

Menurut Riko (22), warga Koto Dalam, Minggu hujan turun lebat sekitar 10 jam. Sore hari, warga berkerumun di jembatan Batang Piaman melihat bangunan jembatan yang rusak.

“Jembatan diterjang aliran air hingga terputus. Kini warga mempergunakan batang-batang kayu untuk jembatan sementara,”ujarnya.

Kesedihan dialami oleh para petani yang tanamannya rusak. Kini mereka hanya bisa pasrah menghadapi kenyataan hidup.

Ari, Pengelola Radio Komunitas Padang Sago FM

Kegiatan Penyiaran di Radio Komunitas Padang Sago FM

Pengelolaan radio komunitas cukup rumit. Semua sumber daya sangat terbatas, tak terkecuali keuangan. Sebagai lembaga penyiaran komunitas, radio komunitas harus mampu mempertahankan diri berbekal pendanaan dari komunitas. Namun, kesadaran warga untuk terlibat hingga masalah pendanaan sangat kecil.

Situasi inilah yang dirasakan Radio Komunitas Padang Sago FM, di Padang Sago, Padang Pariaman. Jelas tahap semester kedua, seluruh masalah muncul bersamaan. Ada masalah kemampuan kru yang rendah, dukungan pelatihan yang langka, pendanaan yang tertatih-tatih, hingga surutnya semangat untuk mengorganisasikan sumber daya komunitas.

Tanda-tanda di atas berakar dari minimnya pemahaman tentang radio komunitas yang dimiliki setiap kru. Pengalamanku mengikuti Konferensi Radio Komunitas Se-Asia Pacific di Bangalore, India, pada 2010 menyadarkanku akan pentingnya dukungan ilmu manajemen pemasaran dalam pengelolaan radio komunitas. Meskipun radio komunitas bersifat nirlaba, bukan berarti dia lepas dari urusan komersil.

Singkatnya begini, radio komunitas tidak akan bisa beroperasi tanpa dukungan pendanaan. Setiap bulan, radio komunitas harus membayar listrik, pengadaan CD lagu, akses internet, memperbaiki alat yang rusak, pengadaan sarana pendukung, pengadaan makanan kecil untuk rapat, dan transportasi untuk liputan dan rapat koordinasi dengan jaringan. Selama ini biaya-biaya itu ditanggung oleh para kru dengan menyisakan uang jajan atau sebagian penghasilannya. Rata-rata radio komunitas mengeluarkan uang belanja sebesar satu juta rupiah.

Manajemen pemasaran berperan untuk mengelola seluruh sumber daya yang dimiliki radio supaya bernilai ekonomi. Nilai ekonomi ini menghasilkan pendapatan radio yang dimanfaatkan untuk keberlangsungan kegiatan penyiaran. Ada empat sumber daya yang bisa dikelola oleh sumber daya komunitas, yaitu slot waktu penyiaran, rumah produksi, event organizer, dan kontributor berita.

Pertama, slot waktu penyiaran. Waktu penyiaran bisa dijual untuk penyiaran iklan layanan masyarakat dan iklan komersil. Iklan layanan masyarakat diperlukan untuk menyebarluaskan atau mendidik pendengar akan isu atau kegiatan tertentu. Iklan komersil hanya diperbolehkan untuk kegiatan ekonomi di wilayah siar radio. Iklan komersil bermanfaat untuk meningkatkan kegiatan ekonomi warga atau komunitas. Layaknya iklan komersil lainnya, radio komunitas bisa mendapatkan pemasukan dari pembayaran jam tayang iklan.

Kedua, rumah produksi. Radio komunitas memiliki orang yang terlatih di bidang elektronika, komputer, dan pengolahan audio. Radio bisa melayani permintaan pembuatan iklan, perbaikan alat-alat elektronik, dan lainnya. Kegiatan ini bisa mengasah keterampilan penanganan alat dan materi siaran.

Ketiga, event organiser. Ini merupakan kegiatan nonsiaran radio komunitas. Radiokomunitas bisa bekerjasama dengan pelbagai pihak untuk menyelenggarakan kegiatan, bisa pagelaran musik, kesenian, keagamaan, dan perlombaan. Radio bisa mendapatkan pemasukan dari slot penyiaran iklan dan bagi hasil keuntungan kegiatan.

Keempat, kontributor berita. Radio komunitas bisa mengirimkan berita audio, naskah audio, dan tulisan untuk lembaga-lembaga penyiaran berjaringan. Keuntungan yang diperoleh radio bisa berlipat, radio bisa menyebarluaskan isu dan informasi dengan jangkauan yang luas dan radio bisa mendapatkan perdiem bila beritanya dimuat oleh pengelola radio berjaringan.

Pengelolaan empat sumber daya di atas membutuhkan sentuhan manajemen pemasaran. Tanpa insting pemasaran, sumber daya tersebut sulit diolah menjadi bernilai ekonomi, akhirnya kematian radio komunitas tinggal menunggu waktu. Pegiat radio komunitas tak perlu gamang berurusan dengan dunia ekonomi dan pasar. Komunitas akan lebih bangga memiliki radio komunitas yang mandiri dan mendukung kegiatan perekonomian mereka.

Sabar Rina, Direktur Radio Komunitas Padang Sago FM, Padang Pariaman

Tanah Longsor setelah Gempa Padang

The September 2009, Sumatra earthquake occurred just off the southern coast of Sumatra, Indonesia. The major shock hit at 17:16:10 local time on September 30, 2009 (10:16:10 UTC) and had a moment magnitude of 7.6. The epicenter was 45 kilometres (28 mi) west-northwest of Padang, Sumatra, and 220 kilometres (140 mi) southwest of Pekanbaru, Sumatra.

Early death-toll estimates extended beyond 1300.Government reports have to date confirmed 1,115 dead, 1,214 severely injured and 1,688 slightly injured. The most deaths occurred in the areas of Padang Pariaman (675), Padang (313), Agam (80) and Pariaman (37). In addition, around 135,000 houses were severely damaged, 65,000 houses were moderately damaged and 79,000 houses were slightly damaged. An estimated 250,000 families (1,250,000 people) have been affected by the earthquake through the total or partial loss of their homes and livelihoods.

The whole of Indonesia except Borneo, Bangka Belitung, Riau Islands and Timor is situated within a zone of high seismic activity known as the “Pacific Ring of Fire”. Along the Sunda megathrust, the Indo-Australian Plate is being subducted beneath the Eurasian plate. The subduction creates regular earthquakes, many of them of megathrust type. Specifically the Sumatran segment is currently experiencing a period of increased activity that began with the catastrophic 2004 Indian Ocean Earthquake. Each earthquake of the sequence adds additional stresses to segments of the plate boundary that have not moved recently.

Because of its depth and the computed focal mechanism, the first earthquake is thought to have resulted from deformation within the descending Indo-Australian plate, rather than from movement on the plate boundary itself. The second earthquake has been linked to dextral (right-lateral) movement on the Great Sumatran fault which takes up the strike-slip component of the convergence between the two plates.

Tremors from the first earthquakes were felt in the Indonesian capital, Jakarta, Malaysia and Singapore. The management of some high-rise buildings in Singapore evacuated their staff. A tsunami watch was triggered and there are reports of house damage and fires. Hotels in Padang were destroyed, and communications to the city were disrupted.

Local news channel Metro TV reported fires in Padang where panicked residents had run onto the streets as the first quake hit. Teams of rescuers from nearby branches of the National Search and Rescue Agency have been deployed to Padang. Large buildings came down in the earthquake. It was also reported that some water pipes in Padang were broken and there was flooding in the street. There have also been reports that at least two hospitals and several schools have collapsed as a result of the earthquake.

Indonesian officials have suggested that the death toll is likely to rise sharply, because of the large number of people trapped in collapsed buildings. Authorities announced that several disaster management teams were en route to Padang although it took several hours for them to reach more remote areas. Rescue workers pulled dozens of survivors from the rubble and rushed them to Djamil Hospital. The hospital itself was overwhelmed with patients, and many patients were treated in tents set up outside the hospital. A man was trapped beneath a flattened hotel for 25 hours with a broken leg before rescue workers pulled him free.

The Indonesian military deployed emergency response teams with earth moving equipment to help move rubble and recover trapped victims. Rescue workers and volunteers searched the rubble of a collapsed 3-story course building, rescuing survivors and recovering bodies while parents waited nearby. Indonesian villagers used their bare hands to sift through ruins and try to find survivors.

On October 5, Indonesian rescue workers called off their search for trapped survivors and increased efforts to recover bodies, clear rubble, and provide aid to survivors. Indonesian authorities used helicopters to airdrop instant noodles, blankets, milk, and dry food into remote areas, and to bring the wounded from these areas to hospitals.

Source: http://en.wikipedia.org/wiki/2009_Sumatra_earthquakes